HAM harus tercermin dalam APBD

Permasalahan hak asasi manusia sering kali dikaitkan dengan kasus besar/ padalah permasalahan ham erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat.
Direktur desimilasi hak asasi manusia, yusuf hadi mengatakan selama ini kasus kasus pelangaran hak asasi manusia di indonesia hanya sebatas kasus yang bersifat pelangaran yang cukup berat
Padahal segala pesoalan erat kaitan dengan kehidupan masyarakat juga merupakan bentuk hak asasi manusia yang harus dipenuhi
Namun hal itu terkadang diabaikan/ untuk itu perlu sosialisasi makna penerapan hak asasi manusia supaya dilakukan
Sementara itu hal senada juga diungkapakan asisten 3 gubenur kalbar, ignatius lyong mengatakan penyusunan anggaran pendapat belanja daerah – apbd juga harus berlandasan terhadap kepentingan masyarakat sehingga terhindar dari unsur pelanggaran ham
Pada dasarnya ada 3 esensi pokok ham yang harus dipenuhi/ yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan/ dimana 3 kebutuhan tersebut harus didapatakan masyarakat dan jika tidak termenuhi maka merupakan bukti terhadap kegagalan dalam menjalankan undang-undang
Hingga saat ini permasalahan ham masih dianggap belum prioritas dan dianggap sebagai tugas tambahan serta sekedar pengalihan isu, padahal seharusnya dijadikan salah satu unsur penegak demokrasi serta konsitusi bangsa
Untuk itu diharapakan keseriusan para penegak hak asasi manusia dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. (Andika-RRI)