BLOK AMBALAT CUKUP DIWASPADAI

ISU AMBALAT KEMBALI MENCUAT 5 HARI BELAKANGAN, MENYUSUL MASUKNYA KAPAL PERANG TENTARA LAUT DIRAJA MALAYSIA – TDRM, KE PERAIRAN BLOK AMBALAT 25 MEI LALU. WILAYAH PERAIRAN YANG DIKLAIM SECARA SEPIHAK OLEH MALAYSIA, KARENA MASIH BERADA 70 MIL DALAM GARIS PANGKAL PANTAI SIPADAN DAN LIGITAN.

INSIDEN INI PUN MENIMBULKAN KEKHAWATIRAN JIKA WILAYAH KAYA MINYAK DAN GAS DI TIMUR KALIMANTAN INI KEMBALI DICAPLOK. KARENA UNTUK KESEKIAN KALINYA MILITER MALAYSIA MEMICU SITUASI TIDAK KONDUSIF, DAN MEMANCING PIHAK TNI-AL  SEBAGAI PENJAGA WILAYAH PERAIRAN BERSIKAP OPENSIF.

NAMUN PENGAMAT HUKUM INTERNASIONAL UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK HERMAWAN BANGUN MENILAI, INSIDEN DI PERAIRAN BLOK AMBALAT. SELAIN BELUM JELASNYA GARIS BATAS KEDUA NEGARA, JUGA AKIBAT LEMAHNYA DIPLOMASI DAN KONDISI NEGARA YANG MASIH TERPURUK. SEHINGGA KIAN MENINGKATKAN PENETRASI POLITIK NEGARA MALAYSIA KE WILAYAH ITU,

SEBAGAI BAGIAN DARI STRATEGI PERLUASAN EKONOMINYA. KENDATI DEMIKIAN` HERMAWAN BANGUN MENEGASKAN` KECIL KEMUNGKINAN KASUS SIPADAN DAN LIGITAN DI MAHKAMAH INTERNASIONAL, SUKSES DITERAPKAN PADA BLOK AMBALAT. KARENA INDONESIA MEMPUNYAI ARGUMEN YANG SANGAT KUAT UNTUK MEMPERTAHANKAN WILAYAH INI, BAIK DARI SEGI JURISPUDENSI MAUPUN OKUPASI WILAYAH.

PENGAMAT HUKUM INTERNASIONAL UNIVERSITAS TANJUNGPURA HERMAWAN BANGUN MENEGASKAN, BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT PPB TAHUN 1982. PENARIKAN GARIS PANGKAL MELALUI PANGKAL KEPULAUAN TERLUAR, YANG KINI DIPAKAI NEGARA MALAYSIA DINILAI TIDAK RELEVAN.

KARENA MODEL ITU HANYA DAPAT DITERAPKAN PADA NEGARA BERKARAKTER KEPULAUAN SEPERTI INDONESIA. SELAIN ITU DARI SEGI EFFECTIVE OCCUPATION ATAU PENGGUNAAN EFEKTIF, INDONESIA SUDAH PULUHAN TAHUN MENETAPKAN LANDASAN JURISDIKSI TERHADAP BLOK AMBALAT. DENGAN MEMBERIKAN KONSESI BERUPA EKPLOITASI TAMBANG MINYAK KEPADA SEJUMLAH PERUSAHAAN ASING. BOYKE SINURAT_RRI