TINGKATKAN PENGAWASAN TRAFIKING DI POS LINTAS BATAS

POSISI KALIMANTAN BARAT MEMANG SANGAT STRATEGIS DAN BISA MENJADI DAERAH PENGIRIM, DAERAH TRANSIT ATAU DAERAH TUJUAN TKI YANG BEKERJA DI MALAYSIA.SELAIN ITU KALBAR JUGA SERING DIJADIKAN DAERAH TRANSIT PARA TKI YANG BERASAL DARI PROVINSI JAWA BARAT, BANTEN, JAWA TENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TIMUR, YANG INGIN MENGAIS RINGGIT DI NEGERI JIRAN, KARENA MEMANG SECARA GEOGRAFIS, KALBAR MEMILIKI AKSES JALAN DARAT KE MALAYSIA.

KONDISI INI HARUS DI WASPADAI PEMERINTAH PROVINSI KALBAR, SEHINGGA KEMUDAHAN UNTUK KELUAR MASUK KE MALAYSIA, TIDAK DIJADIKAN LAHAN BAGI PARA OKNUM PENYALUR TENAGA KERJA, UNTUK KEMUDIAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG –TRAFIKING.

WAKIL GUBERNUR KALBAR CRISTIYANDI SANJAYA MENGATAKAN, TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA DI DAERAH PERBATASAN SEMAKIN MARAK TERJADI DENGAN BERBAGAI MODUS OPERANDI, YANG TERSELUBUNG DAN ILLEGAL.// DI KATAKAN SELAIN MELALUI PENYALURAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI, TRAFIKING DI KALBAR JUGA SERING TERJADI DENGAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI PENGANTIN PESANAN TERUTAMA DI KOTA SINGKAWANG DAN KABUPATEN SAMBAS.

MENURUT WAKIL GUBERNUR KALBAR CRISTIYAND SANJAYA, KEJAHATAN TRAFIKING INI AKAN SEMAKIN SULIT DI ATASI, JIKA MASYARAKAT KITA TIDAK MERUBAH POLA PIKIRNYA, YANG MENYATAKAN LEBIH BANGGA BEKERJA DI LUAR NEGERI.

UNTUK MEMERANGI DAN MELAWAN KEJAHATAN TRAFIKING DI KALBAR, MEMANG DIPERLUKAN KERJASAMA ANTR PIHAK TERKAIT, TERUTAMA ORANG TUA AGAR LEBIH BERHATI-HATI MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK MENGIRIM ANAK-ANAKNYA BEKERJA DI LUAR NEGERI.

SELAIN ITU PEMERINTAH PROVINSI KALBAR JUGA TELAH MEMBUAT PERDA NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI PENJABARAN DARI UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

TIDAK HANYA ITU SECARA TEKHNIS DI KALBAR JUGA TELAH TERBENTUK GUGUS TUGAS DAERAH DAN RUMAH AMAN BAGI KORBAN TRAFIKING.KURNIA SANTOSA_RRI