Pemerintah provinsi telah menginstruksikan masing-masing skpd yang bermasalah dalam laporan keuangan tahun anggaran 2009.menurut plt sekda kalbar hermanus munsin, sudah hampir 90 persen, temuan yang di indikasikan badan pemeriksa keuangan – bpk, merugikan keuangan daerah, selesai ditindaklanjuti. Bahkan...

Peraturan Pemerintah - PP nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan, merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota menlankan kewenangan masing – masing. Terutama menyangkut pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan, yang sebagian berstatus jalan...

Di samping belum memiliki Tata Ruang Wilayah Perbatasan, hambatan lain Pemerintah Kalbar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di perbatasan adalah kebijakan politik dari Pemerintah Pusat. Selama ini pembangunan di perbatasan masih bersifat parsial, dimana Kementrian terkait tidak terkoordinasi secara...

Era otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih pro aktif dalam pembangunan, terus memunculkan berbagai persoalan, antara lain tumpah tindih peraturan yang berimplikasi pada iklim investasi di daerah. Tercatat selama 9 bulan terakhir, Kementerian Dalam Negeri membatalkan...

Keberadaan Badan Pengelolaan Perbatasan Dan Kerjasama – BP2K di Kalbar yang masih bersifat koordinatif, ternyata belum efektif untuk mengatasi berbagai persoalan krusial yang ada di perbatasan. Selama ini program yang disusun, terpaksa harus menyesuaikan dengan program yang ada di institusi maupun...

Keberadaan Badan Pengelolaan Perbatasan Dan Kerjasama – BP2K di Kalbar yang masih bersifat koordinatif, diakui belum efektif untuk mengatasi berbagai persoalan krusial yang ada di perbatasan. Sementara, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan – BNPP yang baru dibentuk Presiden, juga belum berfungsi...

Walikota pontianak sutarmiji mengingatkan pihak pengelola tempat hiburan malam untuk mematuhi aturan dalam surat edaran walikota tentang larangan operasional tempat hiburan malam selama bulan suci ramadhan sanksi pencabutan ijin akan di berlakukan jika melanggar dan tidak mengindahkan surat edaran tersebut...

Pendapat wajar dengan pengecualian – WDP yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi kalbar tahun 2009, belum bisa membuat tenang pengambil kebijakan di daerah ini.pasalnya sejumlah temuan yang masih dipertanyakan BPK RI, menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan satuan...

Pihak TNI AD berencana dalam waktu dekat memasang CCTV di Pos Penjagaan PPLB Entikong Kabupaten Sanggau. Pemasangan kamera CCTV (Closed Cirquit Televition) merupakan upaya pihak TNI AD untuk memperkuat sistem pengawasan, terhadap arus lalu – lintas orang maupun barang melalui pintu border. Kepala...

Wakil gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mendesak Pemerintah Pusat, segera menyelesaikan persoalan sengketa tapal batas antara Indonesia – Malaysia. Saat ini masih terdapat sebanyak 5 titik di perbatasan Kalbar – Serawak Malaysia yang masing menjadi persengketaan, masing – masing patok tapal...