Currently Browsing: Pemerintahan
APBD KALBAR TENGAH DIEVALUASI PUSAT
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar menegaskan APBD Kalbar Tahun 2010, telah diserahkan ke Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, “dan saat ini, tengah dikonsultasikan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan waktu selama 1 minggu, untuk menindaklanjuti hasil konsultasi...
Read More of APBD KALBAR TENGAH DIEVALUASI PUSAT
PLN JANGAN PUTUS LISTRIK DI INSTANSI PEMERINTAH
Pemerintah provinsi kalbar meminta pt. Pln tidak memutuskan aliran listrik di instansi pemerintah dengan alasan telat membayar tagihan rekening bulanan sebab` hal itu bukan suatu kesengajaan namun anggaran belanja bagi setiap skpd masih menunggu proses evaluasi   Ditemui wartawan kemarin pagi` sekretaris...
Read More of PLN JANGAN PUTUS LISTRIK DI INSTANSI PEMERINTAH
APBD TAK CAIR PEMPROP KALBAR TUNGGAK LISTRIK
Wakil gubernur kalbar cristiandi sanjaya mengungkapkan pemerintah propinsi kalimantan barat telah mengirimkan surat secara resmi kepada pt pln persero terkait adanya tunggakan listrik alasan penunggakan listrik, lantaran adanya keterlambatan pengesahan apbd 2010 menurutnya tunggakan listrik kemungkinan...
Read More of APBD TAK CAIR PEMPROP KALBAR TUNGGAK LISTRIK
PROGRAM MCC BUKAN KEPENTINGAN OBAMA
Millenium Challenge Corporation – MCC membantah sosialisasi yang digelar di sejumlah Provinsi, merupakan upaya Pemerintah Pusat mencari perhatian dari Negara Amerika Serikat. Kendati tidak dapat dipungkiri Organisasi Non Pemerintah – NGO, yang diketuai Menteri Luar Negeri Hillary Clinton ini, idealnya...
Read More of PROGRAM MCC BUKAN KEPENTINGAN OBAMA
PERCEPAT REALISASI KEPUTUSAN PRESIDEN
Pemerintah Provinsi Kalbar meminta Komite II Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, dapat membantu mengatasi persoalan krisis energi listrik. Disamping` menaikkan tarif dasar listrik per kwh melalui Instruksi presiden, juga mempercepat realisasi Keputusan presiden Nomor 71 Tahun 2006, tentang penambahan energi...
Read More of PERCEPAT REALISASI KEPUTUSAN PRESIDEN
PEMERINTAH DAERAH HARUS ROBAH POLA PIKIR
Pemerintah daerah harus merubah pola pikir saat mengambil kebijakan, untuk mengatasi tindak pencemaran ari sungai kapuas.menurut direktur wahana lingkungan hidup -walhi kalbar hendi chandra, pencemaran air sungai kapuas semakin hari semakin mengkhawatirkan, karena bukan saja masyarakat, namun perusahaan...
Read More of PEMERINTAH DAERAH HARUS ROBAH POLA PIKIR
PRIORITAS BANGUN PERBATASAN MELALUI RPJMN
Prioritas pembangunan kawasan perbatasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional - RPJMN tahun 2010 - 2014, merupakan jawaban dari Pemerintah Pusat atas tuntutan penanganan terhadap berbagai persoalan yang menghantui selama ini. Termasuk pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan –...
Read More of PRIORITAS BANGUN PERBATASAN MELALUI RPJMN
SUNGAI AMBAWANG PINTU GERBANG BAGI KKR
Desa Sungai Ambawang merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk di jadikan jalur pintu masuk.Mengingat Desa Ambawang memiliki jalur Trans Kalimantan yang mempunyai jarak kurang lebih dari 100 Kilometer.Menanggapi masalah ini, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan...
Read More of SUNGAI AMBAWANG PINTU GERBANG BAGI KKR
PUSAT TIDAK PAHAMI KONDISI DAERAH
Mulai tahun 2010 Pemerintah Provinsi Kalbar menaikkan sebagian besar tarif retribusi pemakaian asset daerah, yang dikelola Satuan Perangkat Kerja Daerah – SKPD. Meskipun Pemerintah Pusat telah mengeluarkan regulasi, agar Daerah tidak terlalu banyak melakukan pungutan terhadap kegiatan usaha, “namun...
Read More of PUSAT TIDAK PAHAMI KONDISI DAERAH
KADISDIK TERPILIH HARUS DIDASARKAN KOMPETENSINYA
Keputasan walikota pontianak, sutarmiji untuk menaikan jabatan mulyadi yang juga meruapakan adik kandung dari sutarmiji sebagai kepala dinas pendidikan nasional kota pontiakak dinilai wajar jika mulyadi memiliki kompetensi.Hal itu diungkapakan ketua komisi d dprd kota pontianak nanang setia budi ketika...
Read More of KADISDIK TERPILIH HARUS DIDASARKAN KOMPETENSINYA