Sejarah peradaban islam di masa lalu,yang penuh dengan kegemilangan dan mewarnai peradaban dunia hampir 7 abad, sungguh bertolak belakang dengan kondisi saat ini. Sebagian besar negara – negara islam masih terpuruk dengan persoalan ekonomi dan sosial, serta kondisdi masyarakat muslim yang masih berada dalam ketrbelakangan, terutama dalam bidang sains atau ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan merupakan syarat utama untuk membangun peradaban dan kemajuan dari suatu bangsa dan negara. Hal ini, menurut Ustad H. Miftah, karena umat islam telah meninggalkan pengetahuan dalam kegiatan membangun peradaban. Padahal al –Qur`an telah mewajibakan sekaligus memerintahkan agar umat selalu mengejar pengetahuan.

Untuk itu, dirinya mengajak kalangan umat islam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendududukannya sebagai sesuatu yang utama, ” sehingga mampu mengangkat derajat kesejahteraaan umat. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, perlu adanya motivasi yang kuat dari setiap pribadi, serta dilakukan dengan penuh kesabaran, kedisiplinan, kecermatan dan kesinambungan.

Secara khusus, Ustad Miftah meminta kaum generasi muda dapat membangun intelektualitas pada diri masing - masing, yang mengacu pada Qur`an dan Sunnah. Membangun daya kritis dengan kepekaan yang tinggi, terhadap berbagai persoalan yang terjadi di sekitar. Seperti yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasul, para Sahabat dan generasi Islam terdahulu, sehingga mampu membangun peradaban dan kebudayaan Islam yang menjadi pelita bagi dunia.(boyke sinurat)

Adanya pernyataan dari pejabat pemerintah dan anggota legislatif, jika pembayaran Tunjangan Hari Raya – THR keagamaan bukanlah suatu kewajiban bagi perusahaan ditanggapi serius kalangan DPRD Kalbar. Sebab, pemberian THR bagi karyawan telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 4 Tahun 1994, sehingga bersifat mengikat. Anggota Komisi B DPRD Kalbar Martin Sudarno menegaskan, THR merupakan hak pekerja yang harus dibayar para pengusaha, untuk memberi keleluasaan menikmati hari besar bersama keluarga para karyawan. Dan setiap pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan atas pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan atau lebih secara terus-menerus.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Pontianak Khairil Anwar, mengatakan, seluruh perusahaan telah diinstruksikan untuk memberikan THR kepada karyawan masing – masing, paling lama tujuh hari sebelum Hari raya Idul Fitri, idealnya 10 hari sebelumnya. Sedangkan besaran THR, disesuaikan dengan masa kerja setiap karyawan, yakni satu bulan gaji bagi karyawan yang telah memiliki masa kerja minimal 2 bulan secara terus menerus atau lebih.

Meskipun Permenakertrans Nomor 4 Tahun 1994 mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan THR keagamaan, beserta aturan menyangkut besaran THR yang disesuaikan dengan masa kerja setiap karyawan, “namun, anehnya peraturan tersebut tidak menyertakan sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pencabutan izin operasi. Hal inilah yang menyebabkan masih ada sebagian perusahaan, yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayarkan THR pada perkerja.(boyke sinurat)

Pemerintah Daerah Kalbar terus mematangkan persiapan, terkait rencana pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah – BPKAD, sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah – SKPD baru. Bahkan. DPRD Kalbar setelah menerima usulan dari legislatif tentang rencana tersebut, segera membentuk Tim Pansus Pembahasan SOPD. Dikonfirmasi, wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menyatakan, tidak mempersoalkan rencana Legislatif untuk membentuk pansus. Sebab, sebelum disepakati sebagai suatu Peraturan Daerah – Perda,

Tentunya lembaga legislatif harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam tata tertib untuk mengeluarkan suatu produk hukum. Dirinya mengakui, disamping menyesuaikan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pembentukan Badan ini juga menindaklanjuti temuan dari BPK Perwakilan Kalbar, jika struktur pengelolaan keuangan dan asset selama ini menyalahi aturan yang berlaku. Dengan terbentuknya BPKAD maka secara otomatis 2 Biro di Sekretariat Daerah Kalbar, masing – masing Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Asset terliquidasi, dan selanjutnya tugas dan kewenangan kedua biro tersebut diambil alih oleh BPKAD.

Lebih lanjut, Christiasndy Sanjaya menegaskan, adanya liquidasi dua Biro di Sekretariat Daerah, merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh seluruh PNS. Meskipun ada yang terpaksa kehilangan jabatan. Tapi, dapat saja nantinya para pegawai mapun pejabat di kedua biro tersebut, direkrut kembali dan ditempatkan pada SOPD baru sesuai dengan keahliaa dan jenjang kepangkatan masing – masing pegawai. Sementara itu, Tim Pansus Pembentukan SOPD DPRD Kalbar, telah merencanakan untuk mengelar study banding ke Jogjakarta selam 4 hari. Dijadwalkan seluruh anggota Tim yang berjumlah 26 orang, berada di Jogakarta mulai tanggal 1 hingga 4 September 2010.(boyke sinurat)

Tujuh puluh peserta dari 14 kabupten dan kota di kalbar mengikuti workshop tim pengembangan kurikulum s-m-p tingkat provinsi di pontianak.
Kepala dinas pendidikan provinsi kalbar- alexius akim pada pembukaan workshop kemarin mengatakan workshop ini bertujuan agar tim pengembangan kurikulum di kabupaten kota dikalbar n dapat mengimplemetasikan kurikulum tingat satuan pendidikan, k-t-s-p dan mampu melaksanakan tugas sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan.

Lebih lanjut alexius akim menambahkan ke 70 peserta workshop itu dapat menularkan ilmu yang didapati mereka selama mengikuti workshop ini.// khususnya/ kepada guru lainnya di daerah masing-masing.// sementara itu pelaksanaan workshop menelan anggaran hingga 111 juta rupiah dari dana dekon tahun 2010. Tujuan workshop yang dilaksanakan selama 3 hari ini juga untuk meningkatkan angka partisipasi kasar-apk smp yang pada tahun ini telah mencapai 96 persen dari tahun sebelumnya sebesar 92 persen.

alexius akim mengatakan pelaksanaan workshop ini juga merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan target kelulusan smp.sementara itu pada workshop tersebut meliputi 5 bidang studi yaitu bahasa indonesia, bahasa inggris, matematika, biologi danfisika
sedangkan pendidikan karakter bangsa, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif menjadi materi tambahan untuk meningkatkan kualitas siswa s-m-p di kalbar.(redno mandasari)

Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi – RTRWP Kalbar kembali menemui kendala, menyusul belum rampungnya proses pemetaan wilayah oleh Tim Paduserasi Dinas Kehutanan. Namun, Dinas Kehutanan selaku Leading sector juga belum menjelaskan secara kongrit, kendala yang dihadapi di lapangan, ”baik ke Dinas Pekerjaan Umum maupun ke lembaga Legislatif.

Ditemui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Kalbar Jakius Sinyor mengaku, belum menerima hasil pemetaan wilayah yang dilakukan tim paduserasi. Padahal, bulan September merupakan batas akhir waktu pelaksanaan pemetaan. Namun, dirinya berharap dengan waktu yang sangat terbatas, semua rangkaian tahapan dalam RTRWP berjalan seperti yang dijadwalkan.

Di tempat terpisah, anggota Komisi B DPRD Kalbar Martin Sudarno menilai, lambannya proses RTRWP akibat ego sektoral dari instansi terkait. Dirinya menyarankan gubernur Kalbar segera turun tangan, menyelesaikan persoalan ini sehingga proses RTRWP dapat rampung sesuai jadwal.

RTRWP Kalbar yang diusulkan Pemerintah Daerah, merupakan suatu upaya untuk mengatasi hambatan pengembangan pada suatu wilayah, berdasarkan Undang – undang nomor 26 Tahun 2007. Sebab, sebagian besar daerah yang berpotensi untuk diinvestasikan pada sektor pertanian, perkebunan maupun pertambangan, terganjal status kawasan yang bukan termasuk daerah peruntukkan kegiatan usaha. Hal ini bukan saja menghambat masyarakat untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam - SDA, namun juga tidak memberikan jaminan terhadap investor untuk mengelola suatu kegiatan usaha.(boyke sinurat)

Pembentukan Kabupaten Sekayam Raya Merupakan Salah Satu Alternatif Dari Pemerintah Pusat Untuk Mempercepat Pembangunan Di Perbatasan.Berikut Laporan Sumarno konsep-jangka-panjang-penanganan-perbatasan

Kepala dkp kota pontianak utin srilena candramidi kepada rri mengungkapkan/ mengantisipasi ancaman bencana angin puting beliung akibat cuaca ekstrim yang melandak kota pontianak dan sekitarnya akhir-akhir ini pihaknya dari dinas kebersihan dan pertamanan kota pontianak segera menurunkan petugas untuk melaksanakan kegiatan rutin pemangkasan atau vegetasi pohon yang masuk dalam jalur fasilitas umum

Dikatakan utin srilena dari 7 ribu pohon di kota pontianak terdapat sebanyak 2 ribu 100 jenis pohon yang telah di registrasi perlu di pangkas tidak termasuk di kawasan rumah sakit umum daerah sudarso begitu juga di daerah pemukiman warga berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2004 menyatakan kewajiban pemilik rumah untuk merawat dan memangkas pohon melalui koordinasi instansi terkait

Di singgung mengenai dana yang di gunakan untuk pemangkasan pohon utin srilena memaparkan dirinya belum dapat memastikan besaran anggaran yang di gunakan namun secara keseluruhan dana termasuk tunjangan hari raya di perkirakan mencapai  500 juta rupiah.(syahrul sani)

Arus mudik hari raya idul fitri 1431 hijriyah menjadi salah satu focus pengamanan yang dilakukan TNI AL Pontianak.menurut danlanal pontianak colonel laut pelaut suparno, sudah menjadi tanggung jawab TNI AL untuk memberikan rasa nyaman serta stabilitas keamanan yang kondusif di perairan Indonesia.apalagi menjelang arus mudik lebaran, biasanya aktifitas transfortasi yang cenderung meningkat, akan memicu terjadinya tindak kejahatan atau berbagai kemungkinan lain yang dapat membuat pemudik resah.

Danlanal pontianak colonel laut pelaut suparno mengatakan, peningkatan pengawsan akan dilakukan dengan sejumlah strategi, diantaranya menambah intensitas patroli dan menambah jumlah personil yang berada di tempat umum seperti pelabuhan.sementara agar pelaksanaan arus mudik yang tidak lama lagi mengalami peningkatan, masyarakat yang akan menggunakan jalur laut untuk senantiasa waspada serta mentaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan melaporkan dengan segera kepaada petugas di pelabuhan jika mengalami tindak criminal atau masalah lainnya.(kurnia santosa)

Biro keuangan sekertariat daerah provinsi kalbar adalah salah satu biro yang bekerja seperti hari biasa di bulan ramadhan.menurut kepala biro keuangan setda provinsi kalbar bachtiar, keuangan adalah salah satu bidang kerja yang sangat vital dalam satuan organisasi, sehingga dibutuhkan kesiagaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi para pegawai atau stafnya.

Rutinitas yang terjadi selama bulan ramadhan memang layaknya hari biasa, bahkan, meski sudah ada keringanan untuk masuk kerja pada jam 8 pagi dan pulang pada jam 3 sore, namun pegawai atau staf biro keuangan kebayakan tidak mengikuti ketenntuan itu, karena mereka harus megejar target pekerjaan yang masih tertunda.

Kepala biro keuangan setda provinsi kalbar bachtiar menjelaskan, ketentuan kembur bagi pegawai memang tidak ada, namun semua dikembalikan pad tanggung jawab masing-masing individu, karena jika pelayanan keuangan terhambat, maka semua SKPD atau satuan kerja perangkat daerah, akan mengalami kendala dalam menjalankan kebijakannya.(kurnia santosa)

Tidak seperti hari-hari biasa dibulan suci ramadhan saat ini aktivitas ai pemilik kios yang menjual buah-buahan segar di kawasan jalan gusti situtmahmud pontianak utara terlibat lebih sibuk apalagi menjelang petang disaat umat muslim akan berbuka puasa hampir tak ada waktu bagi ai bersama istrinya yanti untuk duduk beristirahat sejenak karena pembeli yang datang ke kios buahnya silih berganti

Sejak memasuki bulan suci ramadhan kepada tim nuansa ramadhan rri ai pemilik kios buah di kawasan jalan gustisitutmahmud pontianak utara ini mengaku selalu kebanjiran pembeli selama bulan puasa ini buah semangka jeruk dan mangga yang paling laris terjual dengan peningkatan mencapao 300 persen dari hari biasanya

Karena buah semagka khususnya yang sulit di dapat akibat terkendala masalah angkutannya dari pulau jawa ke pontianak yang sulit harga buah semangka di pontiaak terus naik dalam satu hari kenaikan harga buah semangka biasa mencapai seribu rupiah namun kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran sementara untuk buah-buah seperti jeruk yang di datangkan dari kabupaten sambas tetap stabil meski permintaan meningkat.(m.bayu)