Kepala dinas kebersihan dan pertamanan kota pontianak utin srilena candramidi mengungkapkan, tahun ini pihaknya berencana bakal melanjutkan registrasi pohon  untuk proses pemeliharaan sebagai aset pemerintah kota pontianak sebelumnya dari 7 ribu pohon yang terdata, sebanyak 2 ribu 250 pohon dari berbagai jenis baik pohon tanjung, mahoni, sudah di registrasi

Pantauan rri di jalan ahmad yani satu, semua pohon tanjung yang di tanam sebagai penghias ruang terbuka hijau sudah di lekatkan plat registrasi yang mencantumkan nama jenis pohon beserta nama latin dan nomor registrasi di jelaskan utin, pencantuman registrasi pada pohon tersebut, sebagai langkah dinas kebersihan dan pertamanan kota pontianak guna memelihara dan menjaga kelestarian pohon, dimana sewaktu-waktu mengalami kerusakan akan segera di ganti

Kepala dinas kebersihan dan pertamanan kota pontianak utin sri lena candramidi menyebutkan, dari sekian pohon yang terdaftar, hampir semua pohon di tiap wilayah kecamatan di kota pontianak belum di lakukan registrasi dirinya menegaskan, konsekwensi bagi penebang pohon tanpa ijin, tentunya akan di kenakan sanksi ganti rugi dan tindak pidana ringan atau tipiring.(syahrul sani_rri)

Aparat penegak hukum yaitu polda kalbar dan kejaksaan tinggi, ternyata memiliki pandangan berbeda dalam kasus alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak ikan dan udang di kabupaten kubu raya.menurut kapolda kalbar brigjen polisi erwin TP lumban tobing, berkas pemeriksaan kasus yang melibatkan sejumlah pejabat dilingkungan pemrintah provinsi kalbar itu telah dilimpahkan ke kejaksaan, namun ternyata kejaksaan mengembalikan lagi berkas tersebut.

padahal berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan dari dinas kehutanan provinsi kalbar, hutan mangrove yang berlokasi di desa dabung itu, sejak tahun 1982 telah ditetapken sebagai hutan lindung.namun anehnya beberapa tahun belakangan, sekitar 1.300 hektar dari 55 ribu 439 hektar hutan mangrove yang berada di kubu raya dibabat dan telah beralih fungsi menjadi tambak ikan dan udang.

Sementara itu Gubernur kalbar cornelis yang beberapa hari lalu melakukan kunjungan langsung ke desa dabong tempat lokasi pembabatan hutan mangrove mengatakan, butuh kebijakan khusus untuk mengusut kasus  pembabatan dan alih fungsi hutan mangrove di kabupaten kubu raya ini. 

Gubernur kalbar cornelis menjelaskan, harus ada peta dan ketentuan yang jelas sebelum kasus alih fungsi hutan mangrove ini ditindaklanjuti, karena dari pengakuan masyarakat setempat, mereka telah sejak dulu tinggal di daerah yang selama ini dinyatakan pemerintah sebagai hutan lindung.(kurnia santosa_rri)

Pola penyaluran Bahan Bakar Minyak - BBM ke wilayah timur Kalbar, yakni ; Kabupaten Sanggau, Sintang, Sekadau, Melawi dan Kapuas Hulu seringkali tersendat dan memicu kelangkaan di pasaran. Disamping faktor geografis dan kondisi cuaca, kebijakan PT. Pertamina regional Kalbar yang membatasi jumlah penyedia jasa angkutan BBM, juga menjadi faktor lain kelangkaan BBM di wilayah perhuluan. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Provinsi kalbar Gusti Effendi dalam rapat kerja dengan 5 BUMN di Gedung DPRD Senin lalu.

Dirinya menyebutkan 2 penyedia jasa angkutan yang saat ini dipercaya PT. Pertamina, tidak sebanding dengan luas daerah serta jalur pendistribusian yang panjang dan membutuhkan waktu. Untuk itu` dirinya meminta pihak Pertamina, membuka kesempatan bagi penyedia jasa angkutan lain, untuk membantu proses penyaluran BBM ke daerah.

Di tempat yang sama` Sales Area Manager Retail PT. Pertamina Regional VI Kalbar Ibnu Chouldun mengatakan, “ tidak ada pihak yang memonopoli proses pendistribusian seluruh jenis BBM ke daerah. Mulai dari penyaluran BBM bersubsidi, pembangunan SPBU hingga perizinan stasiun pengisian ulang tabung gas elpiji. Dan pihak Pertamina tetap membuka peluang bagi kalangan pengusaha, untuk menjalin kemitraan selama memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. 

Di bagian lain` menyangkut program konversi gas elpiji 3 kilogram , ” Ibnu Chouldun mengatakan, ”kendati waktunya belum ditentukan, namun konversi tahap kedua tetap dilanjutkan pada tahun 2010. Belajar dari pengalaman tahap pertama, maka dalam pelaksanaan tahapan kedua, disamping mengintensifkan koordinasi dengan setiap Pemerintah Daerah, Pihak Pertamina menjajaki kemungkinan penerapan sistem rayonisasi dalam pendistribusian gas elpiji, meniru pola yang dipergunakan dalam pendistribusian BBM minyak tanah.(boyke sinurat_rri) 

Apresiasi televisi nasional dalam pengurusan televisi berjaringan dengan siaran televisi lokal di daerah cukup tinggi terbukti seluruh televisi nasional seperti sctv, rcti, tpi, indosiar, antv, bahkan metro tv sebagai pemilik daya frekuensi siaran nasional akan mengembangkan frekuensi ke daerah melalui kerjasama televisi berjaringan dengan televisi lokal sebagai pemilik frekuensi di daerah

Bahkan saat ini proses perijinan masih dalam tahap penggodokan di kpid kalbar kepastian tersebut diungkapkan anggota komisi penyiaran indonesia daerah kalbar devisi perijinan yasmin umar, ketika menjawab pertanyaan rri, terkait tindak lanjut pengembangan tv berjaringan di daerah itu

Yasmin umar mencontohkan salah satu tv nasional terbesar metro tv akan melaksanakan evaluasi dengar pendapat-edp kepada publik di kpid kalbar ini di lakukan untuk mendapatkan ijin prinsip penyiaran guna melaksanakan uji coba siaran selama 1 tahun

Koordinator devisi bidang perijinan kpid kalbar yasmin umar menambahkan, salah satu syarat yang harus di penuhi dalam tv berjaringan dimana produksi program muatan lokal sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam jumlah 10 persen dari total waktu siar di tegaskan, dengan berjaringan, akan terjadi pembagian investasi dan sumber daya.isi lokal pun akan diberi ruang.

Apalagi selama ini, kebutuhan masyarakat dan keragaman kan masih sulit diakomodasi stasiun televisi nasional.dengan demikian sistem televisi berjaringan mensyaratkan setiap televisi nasional melakukan kerja sama dengan televisi lokal dalam melakukan relay siaran.(syahrul sani_rri)

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.

Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut triple bottom line.sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Kepada rri kepala dinas kesehatan propinsi kalbar muhammad subuh mengakui, untuk kalimantan barat, pelaksanaan program csr bidang kesehatan belum berjalan maksimal seperti provinsi lain kedepan agar program kemitraan ini dapat manfaatkan sektor swasta, pihaknya berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat khususnya pihak perusahaan untuk menciptakan kemandirian masyarakat

Muhammad subuh menyebutkan, salah satu contoh bentuk kemitraan antara pemerintah dan swasta yakni dengan adanya penandatanganan kesepakatan atau mou dengan global fund minggu lalu dimana global fund yang notabene merupakan organisasi non pemerintah memberikan suntikan dana sebesar 12 juta us dollar kepada kalbar selama lima tahun untuk penanggulangan penyakit malaria tujuannya tidak lain mendukung program kalbar bebas penyakit malaria tahun 2015.(syahrul sani_rri)

Peningkatan investasi sektor pertambangan di Provinsi Kalbar beberapa tahun belakangan, merupakan trend positif bagi pertumbuhan perekonomian. Namun` di sisi lain peluang bagi sumber Pendapatan Asli Daerah – PAD ini, juga berpotensi menjadi pemicu berbagai persoalan di masyarakat.

Mulai dari sengketa kepemilikan lahan, kerusakan lingkungan hingga gejolak sosial. Kekhawatiran itu diungkapkan anggota Komisi C DPRD Provinsi Kalbar Andi Aswad, menyikapi ketertarikan investor untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam di daerah.

Dirinya memprediksi ke depan sektor ini bakal menjadi sumber pemasukan utama daerah dan menggeser bidang perkebunan. Namun` trend positif tersebut, harus dibarengi dengan memperketat proses perizinan dan pengawasan dari seluruh instansi terkait.

Menyikapi hal itu` Kepala Dinas pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar Agus Amman Sudibyo mengakui` pemasukan dari sektor pertambangan bagi Pendapatan Asli Daerah – PAD belum tergarap secara maksimal. Karena belum semua perusahaan pertambangan yang beroperasi, menyerahkan laporan menyangkut jumlah produksi, kepada masing – masing Pemerintah Kabupaten.

Lebih lanjut Agus Amman Sudibyo menjanjikan, pada tahun 2010 ini pihaknya bersama instansi terkait lain, bakal meningkatkan koordinasi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten. Baik intensifikasi terhadap penerimaan sektor PAD, maupun monitoring terhadap seluruh aktivitas perusahaan pertambangan di setiap daerah.(boyke sinurat_rri)

PT. PLN Wilayah V Kalbar terus berupaya mememenuhi kebutuhhan energi listrik di daerah, dengan membeli pada sejumlah PLTD swasta maupun percepatan pembangunan mesin Pembangkit baru. Khusus untuk daerah pedalaman dan terpencil, direncanakan pembangunan 70 Pusat listrik PLTU tersebar. Manager Perencanaan PT. PLN Wilayah V Kalbar Sigit Prasetyo mengatakan, “pada tahap pertama penambahan daya difokuskan pada daerah Sanggau sebesar 2 x 7 MW, Sintang 3 x 7 MW, Nanga Pinoh 2 x 3 MW, Putussibau 2 x 4 MW dan Sukadana 2 x 10 MW.

Sedangkan pada tahap kedua, penambahan daya melalui PLTD sewa di Kubu Raya sebesar 2 x 50 MW dan Singkawang sebesar 2 x 25 MW. Termasuk pembangunan PLTU Batu Bara oleh Perusahaan swasta di Kabupaten Pontianak sebesar 2 x 25 MW, dan di Kabupaten Ketapang yang masih dalam progres sebesar 2 x 7 MW.

Sementara itu` Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar Agus Amman Sudibyo mengatakan, “selain tetap melanjutkan program Pembangkit Listrik Tenaga Listrik – PLTS, upaya lain untuk mempercepat listrik masuk desa di wilayah pedalaman dan terpencil, “ Pemerintah Daerah tengah menjajaki kemungkinan pembangunan Pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerah.

Agus Amman Sudibyo menyebutkan berdasarkan data, tercatat jumlah Daftar Tunggu Pelanggan – DTP untuk PLTS di Kalbar, mencapai 27. 631 pemohon. Sedangkan yang dapat dipenuhi Pemerintah Daerah saat ini, baik melalui pendanaan APBN dan APBD baru berkisar 9. 200 unit, dan sisanya sebanyak 18. 101 unit diupayakan secara bertahap. Pada tahun 2010 ini, Pemerintah Daerah telah mengajukan pengadaan PLTS sebanyak 2. 000 unit melalui APBN, dan 280 unit dari APBD Kalbar.(boyke sinurat_rri)

Adanya upaya sejumlah fraksi di DPR RI untuk menonaktifkan Wakil presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, merupakan tindakan inkonstitusinal dan tidak menjunjung tinggi etika berpolitik. Meskipun sebagian besar anggota DPR dalam Sidang Parpurna Rabu lalu, akhirnya memilih opsi yang menyatakan bahwa adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam Bailout Bank Century.

Namun` bukan berarti kedua petinggi negara tersebut, dinyatakan bersalah dari sisi hukum dan secara otomatis harus mengundurkan diri dari jabatan masing – masing. Ditemui seusai mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemerintahan Provinsi Kalbar kemarin malam, anggota Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, “ tidak alasan bagi Boediono dan Sri Mulyani untuk mundur, karena keduanya tidak bersalah dalam kasus Bank Century. Apa yang dituduhkan oleh lawan politik atau barisan oposisi telah terbukti tidak benar dan upaya pemakzulan tidak lebih dari pepesan kosong.

Sementara itu` anggota Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin menegaskan, “hasil rekomendasi Pansus Bank Century dalam Sidang Paripurna segera ditindaklanjuti Badan Musyarawah, dan tidak dapat dihentikan, termasuk oleh Ketua DPR.

Lebih lanjut` Azis Syamsuddin mengatakan, Badan Musyawarah bakal meminta seluruh fraksi di DPR, untuk mengisi keanggotaan Pansus dengan jumlah sesuai peolehan kursi, dan kemudian ditetapkan dalam Sidang Paripurna.

Disamping mengungkapkan kebenaran secara politik, DPR RI tetap menindaklanjuti kasus Bank Century secara hukum, yakni melaporkan ke pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung serta KPK. Disinggung mengenai sikap Ketua DPR RI Marzuki Ali yang terkesan menghambat, Aziz Syamsuddin mengklarifikasi, bahwa Marzuki Ali bersedia menandatangani hasil angket Bank Century, karena fakta yang terungkap dalam Sidang Paripurna tidak dapat ditutupi.(boyke sinurat_rri)

Hiruk-pikuk genderang reformasi yang ditabuh pada tahun 1998 seakan belum juga mau surut.bahkan dalam kondisi saat ini, agenda reformasi dirasakan masih perlu diekstensifkan lagi, merambah pada semua sektor kehidupan, tak terkecuali bidang kesehatan embangunan kesehatan hingga saat ini masih perlu mencari formulasi yang tepat untuk dapat sampai pada sasaran.termasuk untuk melakukan berbagai upaya reformulasi dan reformasi kebijakan-kebijakan di dalamnya.

Kepada rri kepala dinas kesehatan propinsi kalbar muhammad subuh mengungkapkan, guna mendukung reformasi kesehatan termasuk program seratus hari kabinet indonesia bersatu jilid dua meliputi bidang kesehatan, dinas kesehatan propinsi kalimantan barat, memfokuskan pada upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2010-2015 alah satunya adalah melalui penanggulangan penyakit malaria

Mantan direktur rumah sakit umum daerah sudarso ini menambahkan, guna menyelaraskan reformasi kesehatan, pihaknya juga melakukan upaya kesehatan yang bersifat front liner misalnya peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas i samping itu, puskesmas juga perlu di lakukan reformasi terutama di tingkat menejerialnya dengan pemberian program-program terfokus satu hal paling penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian kesehatan, karena anggapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih cendrung bersifat kuratif atau pengobatan namun menurut subuh, inti yang harus di lakukan adalah bagaimana masyarakat dapat melakukan pencegahan atau preventif.(syahrul sani_rri)

Aksi plagiat dalam pembuatan skripsi oleh mahasiswa dan dosen ditanggapi beragam, bahkan banyak pihak yang melarang motif plagiat itu.ada pula yang mendesak agar pelakunya dilaporkan kepada pihak berwajib karena di khawatirkan mencederai kejujuran akademis.menanggapi maraknya aksi plagiatisme skripsi yang saat kini ramai di perbincangkan dan menjadi perhatian praktisi pendidikan salah seorang dosen fakultas ilmu sosial dan politik universitas tanjungpura pontianak adi suryadi mengatakan, dirinya lebih cendrung melihat fenomena plagiatisme skripsi sebagai fenomena sosial yang besar dan terbentuk sejak lamafaktor penyebab pun sangat beragam, tidak hanya pada bidang pendidikan semata melainkan cenderung karena faktor kultural.

Terkait adanya desakan agar plagiator skripsi sebaiknya di polisikan, meskipun merupakan pelanggaran etika yang tidak dibenarkan oleh perguruan tinggi, namun dirinya hanya berpendapat belum saatnya aksi tersebut di bawa ke ranah hukum asalnya menurut dosen yang mengajar pada bidang sosiologi ini, permasalahan ini hanya bertumpu pada ketidaksesuain tujuan pendidikan dari kacamata sosiologis, prilaku masyarakat menyimpang seperti ini, merupakan sikap mental bernerabas yang telah menyatu salah satu solusi agar terhindar dari sikap tersebut, adalah dengan sosialisasi sejak dini terutama di mulai dalam lingkungan keluarga.(syahrul sani_rri)